Pontianak, IntegTv– Kamis (26/2/2026)
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kalbar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, Kamis (26/2). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan strategis, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), reformasi kepolisian, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan perbaikan infrastruktur.
Aksi sempat diwarnai dinamika ketika massa meminta audiensi dilakukan di ruang yang lebih luas agar seluruh peserta dapat mengikuti jalannya dialog. Setelah melalui komunikasi dengan pihak sekretariat dewan, pertemuan akhirnya digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kalbar.
MBG Diminta Dievaluasi
Dalam forum audiensi, mahasiswa menilai program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi daerah.
Indah, salah satu perwakilan mahasiswa, menyampaikan bahwa implementasi kebijakan nasional harus mempertimbangkan kearifan lokal serta kesiapan infrastruktur di masing-masing wilayah.
“Dapur di Kalimantan tentu berbeda dengan di Jawa atau Papua. Kalau dipaksakan seragam tanpa penyesuaian, pelaksanaannya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya transparansi dalam pengelolaan program serta pelibatan UMKM lokal sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Mahasiswa meminta agar ahli gizi, tenaga kesehatan, dan unsur masyarakat sipil dilibatkan secara aktif guna memastikan program benar-benar berdampak pada penurunan angka stunting.
Soroti Reformasi Polri
Selain MBG, massa aksi turut menyoroti isu reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap dugaan tindakan kekerasan oleh oknum aparat dan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang profesional serta berkeadilan.
“Jika ada pelanggaran, harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepercayaan publik harus dijaga,” tegas salah satu orator.
Pendidikan dan Kesejahteraan Guru
Aliansi mahasiswa juga menekankan bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Rendahnya kesejahteraan guru honorer dinilai sebagai persoalan mendasar yang perlu segera ditangani.
Saiful, perwakilan massa, menyebut peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Infrastruktur dan Lingkungan
Mahasiswa turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat yang dinilai memprihatinkan dan berisiko terhadap keselamatan masyarakat. Mereka juga menyinggung aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) serta deforestasi yang dianggap berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
Aliansi mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan terukur dalam menangani persoalan tersebut.
DPRD Tanggapi Aspirasi
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, menyatakan bahwa pelaksanaan MBG merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia mengakui adanya sejumlah kendala teknis di lapangan dan menyatakan evaluasi diperlukan agar program berjalan lebih efektif.
Aksi berlangsung tertib dengan penyampaian aspirasi secara bergantian. Di akhir audiensi, DPRD Kalbar menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti dan mengawal berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.(Rahcmad S H)
