Skandal Promosi Jabatan di Sanggau: Saat Meritokrasi Dikubur, Kedekatan Menjadi Jalan Pintas Kekuasaan IntegTv Sanggau, Kalimantan Barat — Di balik seremoni pelantikan yang tampak khidmat, terselip kegelisahan yang tak mampu disembunyikan. Senyum para pejabat yang baru dilantik berbanding terbalik dengan wajah-wajah aparatur yang terdiam—mereka yang merasa tersingkir, bukan karena kalah kompetensi, tetapi kalah kedekatan.Di ruang-ruang birokrasi, bisik-bisik itu kini berubah menjadi kegaduhan. Meritokrasi—yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam promosi jabatan—diduga tak lebih dari jargon kosong. Ia seakan dikubur perlahan, digantikan oleh praktik lama yang tak pernah benar-benar mati: loyalitas semu dan relasi kekuasaan.Sejumlah sumber internal menyebut, proses promosi kali ini menyisakan tanda tanya besar. Nama-nama yang muncul dianggap tak mencerminkan hasil kerja, rekam jejak, maupun integritas. Sebaliknya, mereka yang selama ini dikenal berprestasi justru “diparkir”, seolah tak lagi memiliki tempat dalam peta kekuasaan.“Ini bukan soal siapa yang paling layak, tapi siapa yang paling dekat,” ujar seorang sumber dengan nada getir.Fenomena ini bukan sekadar persoalan etik, melainkan ancaman nyata bagi masa depan birokrasi. Ketika jabatan diisi bukan oleh kapasitas, melainkan koneksi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya karier ASN, tetapi juga kualitas pelayanan publik.Padahal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara tegas menekankan sistem merit sebagai prinsip utama. Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur manajemen PNS secara objektif dan transparan. Namun di lapangan, aturan tinggal aturan—realitas berbicara lain.Ironisnya, lembaga pengawas seperti KASN dan Ombudsman kerap disebut, namun seolah hanya menjadi penonton dalam drama panjang birokrasi yang sarat kepentingan ini.Masyarakat pun mulai bertanya: apakah jabatan kini telah menjadi komoditas tak kasat mata? Apakah integritas telah kalah oleh kedekatan?Jika benar praktik ini terus berulang, maka yang runtuh bukan hanya sistem merit, tetapi juga kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan itu hilang, birokrasi tak lagi berdiri sebagai pelayan rakyat—melainkan sebagai alat segelintir kepentingan.Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Namun satu hal yang pasti, isu ini telah terlanjur bergulir—dan publik menuntut jawaban.Sanggau kini berada di persimpangan: memperbaiki diri, atau terus tenggelam dalam lingkaran praktik lama yang menggerogoti dari dalam.(Bsg)