Kota Pontianak IntegTv – Proyek pembangunan Puskesmas Siantan Tengah Tahun Anggaran 2025 kembali menuai sorotan. Pemberitaan salah satu media dinilai tidak objektif dan cenderung mengaburkan substansi persoalan, karena mengalihkan fokus dari dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan ke narasi seremonial yang tidak relevan dengan kualitas konstruksi.
Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kota Pontianak menegaskan, kritik yang disampaikan bukan bersifat asumtif, melainkan didasarkan pada temuan lapangan dan telah ditindaklanjuti melalui surat kedinasan resmi kepada instansi berwenang. Surat tersebut berisi laporan informasi awal atas dugaan kuat pelanggaran spesifikasi teknis, kualitas bangunan, serta indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dengan kontrak kerja dan regulasi pengadaan barang dan jasa.
Namun ironisnya, pemberitaan yang beredar justru menonjolkan kegiatan kontraktor yang mengundang RT setempat. Narasi tersebut dinilai menyesatkan, karena tidak memiliki hubungan teknis maupun hukum dengan mutu pekerjaan konstruksi Puskesmas Siantan Tengah.
AWI menegaskan, kegiatan seremonial semacam itu tidak tercantum dalam dokumen kontrak, tidak menjawab temuan teknis di lapangan, dan tidak dapat dijadikan dasar klarifikasi atas dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.
Ketua Tim Monitoring AWI Kota Pontianak, Budi Gautama, menilai framing pemberitaan tersebut berpotensi membangun opini semu dan melemahkan akuntabilitas pelaksana proyek. Menurutnya, isu utama yang dipersoalkan publik adalah kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, serta potensi kerugian negara, bukan aktivitas simbolik yang tidak memiliki nilai teknis maupun yuridis.
“Judul Wajah Baru Puskesmas Siantan Tengah Perlu Dipertanyakan, Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis tetap relevan dan sahih. Klarifikasi seharusnya menjawab aspek teknis secara terbuka dan terukur, bukan mengalihkan isu melalui pencitraan,” tegas Budi.
AWI Kota Pontianak mendesak pelaksana proyek, konsultan pengawas, dan instansi terkait segera membuka data teknis secara transparan, melakukan audit menyeluruh, serta evaluasi objektif di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kualitas bangunan fasilitas kesehatan, menjaga keuangan negara, dan menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak dan aman.(Tim-Red)
